Bandung, sebelas12.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti serius buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Bandung Kiwari. Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, mendesak manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Bandung segera melakukan pembenahan menyeluruh, menyusul masih banyaknya keluhan masyarakat terkait layanan yang dinilai tidak optimal.
Edwin menegaskan, sorotan ini muncul bukan tanpa alasan. Di tengah gelontoran anggaran yang sangat besar, pelayanan yang diterima masyarakat justru masih jauh dari harapan.
“Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun ini mendapat anggaran Rp1,56 triliun, sementara RSUD Bandung Kiwari Rp250 miliar. Angka ini bukan kecil. Sangat tidak masuk akal jika dengan anggaran sebesar itu masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan yang layak,” tegas Edwin di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu 21 Januari 2026.
Menurutnya, DPRD masih menerima laporan warga yang kesulitan mendapatkan kamar rawat inap, bahkan harus menunggu lama di IGD akibat kurang sigapnya pelayanan petugas rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya manajemen layanan kesehatan di RSUD Bandung Kiwari.
“Rumah sakit daerah seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan publik. Tapi fakta di lapangan menunjukkan masih ada warga yang terkatung-katung di IGD. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Edwin menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam pelayanan kesehatan. Seluruh warga Kota Bandung, tanpa melihat latar belakang ekonomi maupun sosial, berhak memperoleh layanan yang cepat, adil, dan bermutu.
“RSUD Bandung Kiwari harus melayani masyarakat secara profesional dan manusiawi. Jangan sampai rumah sakit milik pemerintah justru kalah dalam hal pelayanan dibanding rumah sakit swasta,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga menyinggung makna nama Bandung Kiwari yang berarti “kekinian”, yang menurutnya harus diwujudkan melalui pelayanan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
“Kalau namanya Kiwari, maka pelayanannya juga harus kiwari. Cepat, tanggap, dan solutif. Bukan sebaliknya,” ujarnya.
DPRD Kota Bandung, lanjut Edwin, akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja RSUD Bandung Kiwari. Bahkan, DPRD tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi menyeluruh apabila perbaikan pelayanan tidak segera dilakukan.
“Ini menyangkut hak dasar masyarakat. Jika tidak ada perubahan nyata, DPRD akan mengambil langkah evaluatif yang tegas terhadap pengelolaan rumah sakit tersebut,” pungkasnya. (*Red)
