Home Hukrim Laporan BPK TA 2021, Pembangunan Rudet Tamansari Diduga Sarat KKN

Laporan BPK TA 2021, Pembangunan Rudet Tamansari Diduga Sarat KKN

by Admin
Laporan BPK TA 2021, Pembangunan Rudet Tamansari Diduga Sarat KKN

Bandung, sebelas12.com – Saat ini Pembangunan Rumah Deret (Rudet) Tamansari memasuki tahap ketiga. Akan tetapi disinyalir ada beberapa permasalahan, baik dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung maupun pihak kotraktor, PT Global Karya Sejahtera Raya (GKSR).

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2021, pembangunan Rudet Tamansari tahap II yang dilaksanakan oleh PT. GKSR terindikasi terjadi Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), yang mana pada pembangunan tahap II tersebut terjadi kelebihan pembayaran dari DPKP3 Kota Bandung kepada PT. GKSR senilai Rp3,5 miliar lebih.

Selain itu, pada pembangunan Rudet Tamansari tahap III juga terindikasi KKN, dikarenakan pemenangnya kembali didapat oleh PT. GKSR. Dengan kata lain pihak DPKP3 Kota Bandung ada persekongkolan dengan pihak PT. GKSR. Padahal berdasarkan laporan dari BPK, pembangunan Rudet tahap III ini menimbulkan kerugian Negara senilai Rp3,5 miliar lebih. Selain itu berdasarkan temuan, ada beberapa spek yang tidak sesuai, seperti beton dan yang lainnya.

“Kami juga mengindikasikan perusahaan pemenang tender rumah deret yang bernilai Rp21 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2022 tersebut, telah melakukan persekongkolan dengan pihak DPKP3 Kota Bandung,” ungkap Kabiro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP), Agus Satria, Minggu, 13 November 2022.

Agus juga menyampaikan, dugaan ini karena ada seorang oknum apartur sipil negara (ASN) DPKP3 yang kerap melakukan pengkondisian. Rata-rata perusahaan yang dipakai adalah perusahaan luar Kota Bandung yang sudah memiliki kedekatan khusus dengannya.

“Contohnya tidak sedikit pihak pengusaha yang hendak bertemu dengan oknum tersebut mendapatkan kesulitan, dengan alasan rapat atau lainnya,” kata Agus.

Ia menjelaskan, satu kegiatan yang dilarang dalam penyelenggaraan persaingan usaha yang sehat yaitu persekongkolan dalam tender. Salah satu bentuk praktek persaingan usaha yang dilarang dengan ancaman pidana dalam Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 berupa denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), atau kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

“Bila hal ini benar-benar terjadi di tubuh DPKP3, maka kami Manggala Garuda Putih tak segan-segan untuk melaporkan ke pihak kejaksaan, dengan maksud tujuan agar DPKP3 lebih baik kedepannya,” tandasnya.

Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melansir bahwa pembangunan Lembur Sunda Kiwari atau Rumah Deret (Rudet) Tamansari ini ditargetkan rampung tahun depan. Saat ini, pembangunan Rumah Deret Tamansari masih dalam proses tahap ketiga.

“Tower A dan C pembangunan diperkirakan selesai tahun 2023, ada masjid juga bisa selesai. Saat ini sudah 90 persen,” kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung (DPKP) Kota Bandung, Nunun Yanuati kepada Humas Bandung dalam Podcast Ngariung, Selasa, 8 November 2022 lalu.

Target dari Rudet Tamansari ini akan dibangun sekitar 400 unit untuk hunian sekitar 400 kepala keluatga (KK).

“Progres pembangunan tower A dan C sudah mencapai 90 persen sekitar 191 unit. Sisanya dari blok B dan D ada tambahan 200an unit. Totalnya diperkirakan ada total 400 unit untuk 400 KK,” katanya.

Oleh karena itu, dengan adanya temuan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) dari BPK yang mengakibatkan kerugian uang negara sekitar Rp3,5 miliar ini, hendaknya tender untuk Rudet Tamansari ini dikaji ulang. (*Tim)

Related Posts

Leave a Comment