Jabar  

Komisi II Dorong Pemprov Jabar Menaikkan Kelas Pimpinan UPTD PPHH Cirebon dan Optimalisasi WUB

Komisi II Dorong Pemprov Jabar Menaikkan Kelas Pimpinan UPTD PPHH Cirebon dan Optimalisasi WUB
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Jabar saat berfoto bersama dengan Kepala UPTD PPHH Cirebon.

Cirebon, sebelas12.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menilai keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan (UPTD PPHH) Jabar di Kabupaten Cirebon belum berjalan maksimal dan optimal.

Untuk itu, DPRD mendorong Gubernur Jabar, M. Ridwan Kamil  untuk dapat menaikkan kelas pimpinan UPTD dan mengoptimalkan Wira Usaha Baru (WUB) di Jawa Barat.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Mirza Agam Gumay, belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena pimpinannya hanya eselon IV, untuk itu perlu didorong agar pimpinan UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan (PPHH) di Kabupaten Cirebon ini naik kelas menjadi eselon III.

“Dengan pimpinannya eselon III, tentunya pelayanan yang diberikan akan lebih optimal. Dan juga dari segi anggaran berbeda, sehingga kinerjanya dapat lebih optimal terutama dari segi pelayanan, ujar Mirza Agam Gumay.

Hal itu disampaikannya, mengenai hasil kunjungan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (19/7/2022).

Dalam Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, Komisi II juga menyoroti soal  Suber Daya Manusia (SDM)  dan tempat pelatihan (Workshop) sebagai sarana dalam mengoptimalkan program yang ada di UPTD PPHH Cirebon.

Keterbatasan SDM yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, tidak menjadi bagian dari program penting terutama dalam pengelolaannya. Padahal seharusnya ada semacam workshop agar UPTD ini dapat dirasakan manfaatnya oleh dan untuk masyarakat secara langsung.

“Jadi keberadaan Workshop sangat penting  dalam meningkatkan atau mengotimalkan Wira Usaha Baru (WUB),“ katanya.

Ditambahkan Agam, terkait Workshop, Komisi II mendorong agar pihak UPD PPHH untuk menjalin koordinasi dan mendiskusikan lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat.

“Kita di DPRD Jabar, pada prinsipnya akan mendorong dan siap menganggarkan kebutuhan, selama kebutuhan anggaran tersebut untuk mengotimalkan program dan peningkatan SDM,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya juga mendorong program unggulan dari Dinas kehutanan Jabar, yakni budi daya lebah Madu Trigona yang bisa di budidayakan di UPTD PPHH Cirebon dengan melibatkan masyarakat sekitar UPTD PPHH Cirebon. (*Red)