Bandung, Sebelas12 – Rencana Pemerintah pusat akan merekrut tenaga guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat dukungan dan respon positif berbagai kalangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saat ini disokong lima ribu guru tidak tetap (GTT) atau honorer untuk menutup kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibutukan sekitar 19 ribu tingkat SMA, SMK dan SLB.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung saat di konfirmasi terkait hal tesebut membenarkan menurutnya kekurangan guru dalam arti di sini adalah guru yang notabene PNS atau ASN.
Lebih lanjut dikatakan politisi senior partai Golkar ini,guru PNS itu yang dibutuhkan adalah 19 ribu, tapi yang ada 14 ribu. 5 ribu ini yang dianggap kekurangan guru PNS, sekarang ditutup oleh Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru honorer,jelas legislator daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini kepada wartawan Sabtu (17/2/2018).
Menurutnya selain itu,persoalan yang dihadapi saat ini bukan hanya sekedar jumlah kekurangan guru PNS, tapi sebaran guru tersebut juga tidak merata di Jabar. Misalnya, satu sekolah yang ada lebih banyak guru honorer dibanding guru PNS.
Ditambahkannya seperti contoh di daerah Gunung Halu itu satu sekolah negeri hanya dua atau tiga guru PNS nya, selebihnya 15 atau 16 adalah guru honorer,terang Untung yang juga Sekretaris SOKSI Jawa Barat ini.
Ditambahkan pria berkacamata ini , kedua permasalahan tersebut kini menjadi persoalan yang harus segera dientaskan Pemprov Jabar. Pasalnya, salah satu penyebab ditariknya pengelolaan pendidikan sekolah tingkat menengah ke provinsi, dikarenakan sebaran guru tidak merata,ujarnya..
“Itu sebabnya salah satu dasar kenapa pengelolaan pendidikan sekolah menengah ditarik ke provinsi karena melihat komposisi tenaga pengajar pemetaan itu, ternyata sebaran gurunya tidak merata,” pungkas manatan Ketua KNPI Jabar Yomanius Untung. (*Red)
