Bandung, Sebelas12 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD saat ini tengah menghimpun data dan merumuskan indikator tentang evaluasi kinerja dari seluruh DPRD di Indonesia, baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota seluruh Indonesia.
Kasubdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Ramoth Sitompul, mengatakan bahwa data dan informasi yang diterima selanjutnya akan dipergunakan untuk menentukan barometer percontohan DPRD di Indonesia.
“Untuk mendapatkan data dan informasi, maka kita langsung mendatangi kantor DPRD dan mewawancari beberapa anggota dewan. Ya, seperti hari ini kita mendatangi Gedung DPRD Jabar dan gedung DPRD Kota Cimahi. Kita mencoba mengawali untuk menghimpun data untuk membuat indikator-indikator bagaimana nanti kita bisa menilai dan mengevaluasi DPRD dari seluruh Indonesia baik itu tingkat provinsi atau kabupaten kota sehingga nanti kita bisa menentukan mana DPRD-DPRD percontohan yang bisa menjadi barometer bagi DPRD lainnya yang ada di Indonesia,” terang Ramoth Sitompul, kemarin di Gedung DPRD Jabar.
Menurutnya adapun alasan dipilihanya DPRD Provinsi Jabar dan DPRD Kota Cimahi sebagai sampel, dikarenakan keduanya termasuk lembaga perwakilan rakyat yang cukup matang dan mapan.
“Selain itu juga ada DPRD yang kita ambil di luar Pulau Jawa seperti ada dari Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan,” katanya.
Setelah didapatkan beberapa hasil dari proses wawancara tersebut, pihaknya akan melakukan kajian dalam mematangkan indikator-indikator yang akan dipergunakan untuk menghasilkan DPRD percontohan.
“Kita coba analisis untuk bahan kajian lebih lanjut sehingga untuk lebih mematangkan nanti terkait indikator dan parameter yang kita perlukan dalam proses pencarian DPRD tersebut,” katanya.
Sehingga, lanjut Ramoth, pada akhirnya akan tercipta indikator-indikator yang sudah matang dan siap diberikan kepada seluruh DPRD di Indonesia.
“Nanti kita lihat mana point yang paling tinggi yang menjadi percontohan dan menjadi barometer bagi DPRD yang lain,” paparnya.
Sementara itu Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda), R Yunandar Eka Perwira mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Kemendagri guna memperoleh barometer kualitas lembaga DPRD.
“Saya melihat ini satu hal yang sangat positif karena memang sebaiknya DPRD pun seperti eksekutif itu ada satu ukuran yang standar bagaimana sesungguhnya DPRD yang baik atau anggota DPRD yang baik. Jadi memurut saya tidak melihat kinerja DPRD nya sebagai kelembagaan itu juga harus ada kinerja perseorangan karena bagaimanapun juga anggota DPRD dipilih perseorangan bukan dipilih satu group yang besar karena masyarakat akan melihat secara pribadi-pribadi,” katanya.
Menurut Yunandar, dengan adanya barometer dapat menjadi rujukan utama bagi penilaian kualitas DPRD yang tak hanya dinilai dari unsur kelembagaannya saja, namun dapat digunakan sebagai standar penilaian setiap individu.
“Selama ini tidak ada masyarakat banyak menilai atas apa yang disampaikan anggota DPRD ke publik, padahal masih banyak hal lain yang terkait dengan pekerjaan DPRD yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Proses-proses yang terjadi di internal DPRD itu saat ini masih sangat kurang dipahami oleh masyarakat bahkan sangat kurang diketahui oleh masyarakat,” pungkasnya. (*Red)
