Cimahi, sebelas12.com – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi paparan dari Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Gus Ahad, panggilan akrab Abdul Hadi itu menjelaskan, bahwa Disdik Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa terobosan, di antaranya berhasil memperjuangkan 17 ribu formasi lebih guru P3K khususnya di Jawa Barat, Ia pun menilai akan berefek kepada kesejahteraan guru di Jawa Barat.
“Kami apresiasi dari Dinas Pendidikan, mempunyai konsep untuk perubahan pendidikan di Jawa Barat, yaitu dimana berhasil diperjuangkan 17 ribu lebih formasi guru untuk P3K di Jawa Barat tentu ini meningkat dari yang diharapkan. Semoga ini berefek kepada kesejahteraan guru di Jawa Barat, karena ini energi positif bagi dunia pendidikan,” katanya di Kantor Cabang Disdik Jabar Wilayah VII Kota Cimahi, Rabu (18/8/2021).
Gus Ahad juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sudah membaik dan dirinyapun melalui Komisi V akan merekomendasikan untuk menambah kembali Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat karena dinilai masih belum ideal.
“Lalu KCD di Jawa Barat alhamdulillah desentralisasinya semakin bagus, kami merekomendasikan untuk menambah jumlah KCD di Jawa Barat karena idealnya satu KCD mengelola 150 sekolah,” katanya.
Dirinya menyambut baik Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMI) diintegrasikan dengan pelayanan bagi siswa yang miskin agar sekolah-sekolah swasta akan tetap mendapatkan bantuan dengan persyaratan ada subsidi bagi siswa miskin.
“Karena banyak kasus anak-anak yang kurang mampu yang tidak masuk negeri, tapi tidak mampu juga untuk bersekolah di sekolah swasta karena terkendala biaya, ini sebuah solusi yang baik,” ucapnya.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Disdik Jawa Barat terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana nanti akan mengintegrasikan anak-anak yang biasa di pesantren yang selama ini tidak tercatat sebagai capaian pendidikan ketika mereka lulus itu supaya di link -kan dengan pusat dengan kegiatan PKBM.
“Jadi nanti anak lulusan pesantren tidak hanya mendapatkan ijasah dari pesantren, tapi dapat juga ijasah Paket C. Saya kira Disdik harus menjalin kolaborasi dengan biro kesra agar ini bisa segera terwujud,” pungkasnya. (*Red)
