Daya Beli Melemah, DPRD Bandung Wanti-Wanti Ancaman Panic Buying Pangan

Daya Beli Melemah, DPRD Bandung Wanti-Wanti Ancaman Panic Buying Pangan
Komisi II DPRD Kota Bandung memantau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Kosambi dan Pasar modern Yogya Sunda, Selasa, 17 Maret 2026. (Satria/Humpro DPRD Kota Bandung)

Bandung, sebelas12.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti potensi melemahnya daya beli masyarakat di tengah kondisi harga pangan yang relatif stabil. Situasi ini dinilai berisiko memicu ketidakseimbangan pasar, bahkan membuka peluang terjadinya panic buying jika tidak diantisipasi sejak dini.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah, menegaskan bahwa penguatan pengawasan distribusi pangan menjadi langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

“Secara umum harga masih stabil, tetapi daya beli masyarakat menunjukkan indikasi penurunan. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Pengawasan Distribusi Jadi Kunci Stabilitas

Pernyataan tersebut disampaikan usai pemantauan langsung di Pasar Kosambi dan ritel modern Yogya Sunda bersama jajaran DPRD dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Selasa 17 Maret 2026.

Dalam pemantauan itu, DPRD menemukan bahwa ketersediaan bahan pokok masih aman, namun tekanan ekonomi global berpotensi memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat.

Siti Marfuah mengingatkan, isu global seperti konflik internasional dapat memicu kepanikan pasar yang berujung pada aksi borong barang.

“Jangan sampai terjadi panic buying. Pemerintah harus memastikan kondisi pasar tetap kondusif,” katanya.

Waspadai Penimbunan dan Distorsi Pasar

DPRD juga menyoroti potensi praktik penimbunan barang yang dapat memperparah situasi jika tidak diawasi secara ketat. Transparansi data dari pengelola pasar dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah distorsi distribusi pangan.

Pengelola pasar, baik tradisional maupun modern, diminta aktif melaporkan aktivitas pembelian dalam jumlah besar sebagai langkah deteksi dini.

Selain itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk segera melakukan sinkronisasi data distribusi pangan serta menyiapkan langkah intervensi seperti operasi pasar apabila diperlukan.

Edukasi Konsumen Jadi Strategi Tambahan

Tak hanya dari sisi distribusi, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasar. DPRD menilai pola konsumsi yang bijak dapat mencegah kepanikan dan menjaga keseimbangan permintaan.

“Kami berharap Pemkot Bandung responsif dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi,” ujar Siti.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meredam potensi gejolak pasar di Bandung di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu. (*Red)