Bandung, 10 Desember 2025 — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski Wakil Wali Kota Bandung yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa proses hukum yang berlangsung merupakan ranah aparat penegak hukum dan tidak berpengaruh pada stabilitas pemerintahan daerah.
“Prioritas kami adalah memastikan pemerintahan tetap stabil dan layanan publik tidak terganggu. Proses hukum sepenuhnya berada dalam kewenangan penyidik dan berjalan independen,” ujar Farhan, Rabu 10 Desember 2025.
Farhan mengakui perkembangan kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran warga, namun ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah tetap bekerja seperti biasa. Ia juga telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal.
“Kami memahami pertanyaan masyarakat. Namun saya tegaskan, layanan publik di Kota Bandung berjalan normal dan tidak ada gangguan,” katanya.
Farhan menambahkan bahwa kasus hukum ini tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia berharap masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari lembaga berwenang.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Bandung mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, mengoptimalkan peran Inspektorat, serta mempercepat digitalisasi proses administrasi. Termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan integritas tata kelola.
Layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan sektor pelayanan publik lainnya dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan. Koordinasi harian di bawah Sekretaris Daerah juga diperketat untuk menjaga ritme pemerintahan tetap stabil.
“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga mendapatkan layanan terbaik. Kami telah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang terjadi,” tutur Farhan.
Pemkot Bandung juga meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi kementerian, dan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas pemerintahan.
Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. (*Red)
