Jakarta, sebelas12.com – Sebagai anak bangsa tentunya kita semua merasa terpukul karena hari ini, Kamis 20 Januari 2022 mendengar seorang hakim, panitera dan pengacara terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim KPK di Surabaya.
Keprihatinan ini berlanjut, setelah secara berturut-turut beberapa pejabat eksekutif setidaknya 3 kepala daerah yang juga terkena OTT oleh KPK.
“Semua peristiwa ini garis besarnya adalah karena pelanggaran sistem, karena sistemnya gagal, buruk atau lemah. Kita sebagai negara hukum sudah memiliki sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang makin lama makin kita perbaiki. Sistem harus dibangun agar tidak ada celah dan peluang untuk korupsi, tidak boleh ada lagi sistem yang ramah kepada korupsi,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, Kamis 20 Januari 2022.
Ia menambahkan, sinergi antar lembaga negara dalam pencegahan dan penindakan juga sedang diorkestrasi kan. Dan kalau tidak ada pelanggaran sistem yang seorang pejabat lakukan, maka tidak akan mungkin dapat masuk ke dalam aksi perilaku korupsi.
Tetapi apabila pelanggaran sistem dilakukan, maka tentu oknum-oknum ini bisa berefek perilaku korupsi dan penindakan tegas pasti dilakukan oleh KPK.
“Selanjutnya saya tegaskan bahwa KPK tidak akan pandang bulu. Siapa saja yang melanggar sistem yang telah kita buat demi menjaga integritas kelembagaan dan produktivitas pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden sebagai pemimpin pasti mereka akan terkena dan dimintakan pertanggungjawaban pidana baik pemidanaan badan maupun perampasan harta miliknya untuk pemiskinan,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Firli Bahuri, agar berhati-hati dan jangan pernah mau berniat sedikit pun untuk korupsi. Tegakkan marwah lembaga dan harga diri agar bisa mewariskan sebuah negara dan birokrasi yang bersih yang membanggakan rakyat Indonesia serta warisan peradaban anti korupsi bagi generasi selanjutnya.
“Terkait adanya para pejabat di lingkungan yudikatif dan juga termasuk penegak hukum karena hakim dan pengacara adalah penegak hukum, tentu kami sangat prihatin dan kami akan membicarakan dengan organisasi induk yang bersangkutan,” ujarnya.
“Kami ingin tindakan pencegahan di organisasi induknya bisa terus diperkuat supaya pelanggaran hukum dan etika terhadap sistem tidak berlangsung di lembaga tersebut,” imbuhnya.
Sekali lagi, pihaknya berjanji bahwa penegakan hukum tidak akan pandang bulu dan KPK dan seluruh penegak hukum tidak akan pernah lelah melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia bebas dari korupsi.
“Sambil menunggu konferensi pers terhadap Kegiatan Tangkap Tangan Surabaya, saya mohon doa dan dukungan semua sahabat agar semua berjalan lancar dan baik,” pungkasnya. (*Red)
