Bandung, sebelas12.com – Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Farhan Erwin, evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Kota Bandung mulai mengemuka. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS, Susanto Triyogo A, menilai Bandung saat ini masih berada di “persimpangan jalan” karena berbagai persoalan mendasar belum tertangani secara optimal.
Menurut Susanto, harapan publik terhadap perubahan dan percepatan pembenahan kota belum sepenuhnya terjawab. Padahal, sebagai ibu kota Jawa Barat dengan karakter metropolitan dan kepadatan penduduk tinggi, Bandung membutuhkan kebijakan strategis yang terukur dan berani.
Sampah Jadi Sorotan Utama
Persoalan sampah disebut sebagai isu paling krusial. Pasca-penutupan sementara TPA Sarimukti dan pembatasan penggunaan insinerator mini oleh Kementerian Lingkungan Hidup, hingga kini belum terlihat solusi alternatif yang komprehensif.
Meski Pemerintah Kota telah membentuk 1.546 Petugas Gaslah (Petugas Pengolah Sampah), kondisi di lapangan dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan. Tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah titik dan berdampak pada polusi, kemacetan, serta kesehatan warga.
“Tanpa kebijakan strategis dan inovasi teknologi pengolahan sampah, krisis ini berpotensi menjadi ancaman ekologis serius,” ujarnya.
Ia mendorong agar pengelolaan sampah diarahkan pada sistem berbasis green economy dengan target zero waste yang terukur dan berkelanjutan.
Kemacetan dan Transportasi Belum Terintegrasi
Selain sampah, kemacetan juga dinilai semakin menggerus produktivitas masyarakat. Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi sistem transportasi publik yang terintegrasi.
Program angkot pintar telah dijalankan, namun angkot lama masih beroperasi dan kerap berhenti sembarangan. Kondisi ini memunculkan tumpang tindih operasional serta belum meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
“Bandung membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi dan konsisten, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Ekonomi Kreatif dan Pengangguran
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif. Namun, menurut Susanto, stimulus kebijakan bagi UMKM dan sektor kreatif belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan signifikan.
Tingkat pengangguran, terutama di kalangan lulusan sarjana, masih menjadi tantangan serius. PHK dan sulitnya mendapatkan pekerjaan dinilai menjadi indikator perlunya kebijakan ekonomi yang lebih konkret.
Infrastruktur dan Banjir Masih Berulang
Kerusakan jalan yang ditangani dengan pola tambal sulam serta lemahnya koordinasi antar-dinas juga menjadi sorotan. Perbaikan dinilai sering tidak bertahan lama karena kualitas pekerjaan yang kurang optimal.
Banjir pun masih terjadi setiap hujan deras. Penanganan dinilai belum menyentuh akar persoalan, seperti koordinasi lintas wilayah hulu sungai, pembangunan drainase berkelanjutan, serta penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sumur resapan.
Perlu “Signature Program”
Meski sejumlah rencana seperti digitalisasi layanan publik dan revitalisasi kawasan heritage telah diumumkan, sebagian besar masih dalam tahap perencanaan. DPRD menilai masyarakat membutuhkan eksekusi nyata, bukan sekadar komunikasi publik.
“Setiap kepemimpinan membutuhkan identitas. Hingga kini belum terlihat signature program yang menjadi penanda arah baru pemerintahan,” kata Susanto.
Ia menegaskan, Kota Bandung memiliki potensi besar, namun memerlukan keberanian mengambil keputusan strategis dan sense of urgency dalam menyelesaikan persoalan kota.
Dengan berbagai tantangan tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kota Bandung segera menghadirkan kebijakan tegas dan terukur agar Bandung tidak terus berada di persimpangan jalan, melainkan melangkah maju menuju tata kelola kota yang profesional dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (*Red)
