Bandung, Sebelas12 – Sebagai wujud komitmen Polri dalam memerangi korupsi, Polda Jabar melalui Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar melakukan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh seluruh anggota Polri yang berada di Samsat II Kawaluyaan dan sekitarnya, yang dilaksanakan di Aula Samsat II Kawaluyaan Kota Bandung, Jum’at (12/7/2019).
Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan dalam rangka mendukung kesiapan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada kantor Samsat P3DW Kota Bandung II Kawaluyaan sebagai percontohan penerapan Zona Integritas oleh Gubernur Jabar melalui Kepala Bapenda Jabar.
“Kami mendukung sepenuhnya dengan ditentukannya Samsat II Kawaluyaan sebagai percontohan penerapan Zona Integritas sebagai kawasan zona bebas dari korupsi,” ujar Kasubdit Regident Polda Jabar, AKBP Satya Widhy Widharyadi, S.Ik, usai melaksanakan penandatanganan.
Satya mengatakan, bahwa persiapan menuju ke zona integritas memang butuh proses lama. Pihaknya saat ini masih mempersiapkan diri untuk menyongsong diterapkannya zona integritas tersebut.
“Kami dari personil Polda Jabar dalam hal ini Dirlantas Polda Jabar yang mengawali untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen kami dalam rangka mendukung penerapan zona integritas,” katanya.
Menurutnya, kedepan nanti setelah dilakukan evaluasi dari pusat (Kemenpan RB) akan ada tim yang turun untuk meninjau secara langsung kesiapan dalam rangka pelayanan di bidang Samsat ini.
“Kedepan kita akan menandatangani dan launching sebagai kawasan zona integritas. Tentunya kan disini kita dalam rangka melayani masyarakat, kita akan memberikan pelayanan yang maksimal, dengan mencoba menerapkan aturan yang berlaku, baik itu tarif maupun SOP yang ditentukan oleh Korlantas maupun dalam bidang kesamsatan, itu yang yang kami rasakan masih rawan,” terangnya.
Namun, tambahnya, pihaknya akan mencoba dan komitmen untuk seluruh petugas Polri yang berada di Samsat II Kawaluyaan maupun di seluruh jajaran Dirlantas Polda Jabar berkomitmen untuk melaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
“Teknisnya kita akan mencoba untuk menerapkan aturan yang baku sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang PNBP, kemudian kita adakan sosialisasi kepada masyarakat intinya adalah masyarakat mengurus sendiri berkas-berkas kendaraannya,” katanya.
Lebih lanjut Satya mengatakan, pengurusan berkas kendaraan saat ini sangat mudah jadi tidak perlu menitipkan lewat calo atau biro jasa, yang justru nanti akan meningkatkan ongkos yang dibebankan kepada masyarakat.
“Uruslah sendiri lengkapi aturannya itu semua juga sudah dipermudah baik itu secara online maupun secara outlet-outlet yang dibuka oleh Bapenda. Sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Samsat, bisa datang ke mall pelayanan publik nanti ada di Bogor yang mau dicanangkan, maupun outlet-outlet yang berada di pusat pusat pembelanjaan,” katanya.
Satya berharap pencanangan zona integritas ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh utamanya berada di Provinsi Jawa Barat, karena setiap inovasi apapun pasti imbasnya adalah di tingkat nasional.
“Kita ambil contoh kemarin dari Samsat Online Nasional (Samolnas) itu bergeraknya dari pencanangan Samsat J’bret yang ada di Provinsi Jawa Barat, demikian juga mungkin dengan pencanangan zona integritas ini, mudah-mudahan kedepannya nanti seluruh Indonesia mungkin memiliki SOP dan program kerja yang sama di bidang kesamsatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala P3DW Kota Bandung II Kawaluyaan, Drs. Rohana, MM, mengatakan Samsat II Kawaluyaan dipilih sebagai zona integritas ditunjuk oleh Kepala Bapenda Jawa Barat, atas penunjukan dari Gubernur Jabar untuk melaksanakan sesuai dengan amanat dari Menpan RB, jadi salah satu zona integritas.
“Kita sekarang dalam tahap persiapan melengkapi persyaratan sebagai zona integritas, diantaranya sarana prasarana yang dibutuhkan disini. Jika sudah lengkapnya sarana dan prasarana, kita siap untuk menuju zona integritas,” katanya.
Pihaknya saat ini baru membuat Tim Pokja, karena menurutnya masih banyak tahapan yang harus dilalui. “Setelah tahapan ini diselesaikan, baik sarana maupun administrasi kita segera diusulkan ke Menpan RB,” pungkasnya. (Herly/Rian)
