Bandung, sebelas12.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menetapkan pembenahan pengelolaan sampah, infrastruktur, dan pola kerja aparatur sebagai fokus utama pada 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat memimpin apel awal masuk kerja tahun 2026 di Balai Kota Bandung, Senin 5 Januari 2026.
Farhan menegaskan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 harus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh jajaran Pemkot Bandung pada 2026. Ia menyebut perhatian terhadap Kota Bandung saat ini semakin besar, baik dari media, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat.
Kondisi tersebut, menurut Farhan, menuntut aparatur pemerintah daerah untuk bekerja lebih terstruktur, antisipatif, dan kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan kota.
“Saya pastikan 2026 adalah tahun kita memberikan hasil yang lebih baik dari 2025. Tantangannya memang semakin berat, tetapi kemampuan kita juga semakin tinggi,” ujar Farhan.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Farhan mengakui persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Kota Bandung. Namun, ia menilai sejumlah langkah yang telah dilakukan menunjukkan perkembangan positif.
Pada awal 2025, hampir seluruh sampah Kota Bandung masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Saat ini, sekitar 20 persen atau setara 320 ton sampah per hari telah dikelola dan dimusnahkan melalui berbagai teknologi pengolahan.
Pemkot Bandung menargetkan pada Februari 2026, pengelolaan sampah dapat mencapai 30 persen atau hampir 500 ton per hari dari total timbulan sekitar 1.500 ton per hari.
“Tidak ada solusi instan dalam penanganan sampah. Ini harus dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan,” kata Farhan.
Untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu, Pemkot Bandung akan meluncurkan program petugas pemilah dan pengolah sampah dengan penempatan satu petugas di setiap RW. Farhan meminta seluruh perangkat daerah mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.
Selain sampah, Farhan juga menyoroti perlunya perubahan pola kerja aparatur Pemkot Bandung. Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah tidak bekerja secara reaktif, tetapi mampu mengantisipasi potensi permasalahan dan merespons laporan warga dengan lebih cepat.
Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta diperkuat agar kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Farhan turut menyinggung kondisi infrastruktur kota yang masih memerlukan perhatian, seperti jalan rusak, drainase, penerangan jalan umum, serta trotoar. Meski pada 2026 fokus penanganan diarahkan ke 17 ruas jalan kawasan wisata, ia memastikan seluruh wilayah Kota Bandung tetap menjadi perhatian pemerintah.
Selain itu, Pemkot Bandung diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Februari 2026.
Menutup arahannya, Farhan mengajak seluruh aparatur Pemkot Bandung untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat. (*Red)
