Cirebon, Sebelas12 – Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat, Iemas Masithoh M Noor, menjelaskan bahwa Pansus VI mendapatkan banyak masukan dan informasi terkait perumusan Raperda KTR salah satunya mengenai larangan pemasangan iklan.
“Tentang pelarangan iklan yang berbau tentang rokok yang masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Cirebon dalam menegakkan Perda KTR ini, Kabupaten Cirebon telah merumuskan perda ini sejak dua tahun terakhir ini dan selalu gagal oleh persoalan iklan rokok yang memang menjadi pendapatan daerah yang menguntungkan,” kata Iemas, Senin (5/11/2018).
Ia pun menegaskan, sesungguhnya saat ini yang perlu disosialisasikan atau dipahami dalam Perda ini adalah pengaturan zona larangan merokok bukan larangan merokok.
“Perlu ditegaskan Perda ini mengatur zona larangan merokok atau smoking area, jadi bukan melarang untuk tidak merokok,” kata Iemas.
Pihaknya berharap dengan adanya Perda ini, kedepan orang semakin sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. “Sehingga pada akhirnya masyarakat tidak merokok untuk menjadi sehat dan kesehatan yang berkualitas dan anggaran untuk membeli rokok akan dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi,” pungkasnya.
Menurutnya terhambatnya proses implementasi Perda terebut karena masih minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari rokok, sehingga penegakan sanksi pun menjadi sulit untuk dilakukan.
Lebih lanjut Edi menambahkan, pihaknya berharap sebagai salah satu upaya penegakan sanksi dan sebagai implementasi dari Perda tersebut diperlukan Satgas khusus. “Diperlukan satgas untuk mendukung jalannya perda ini,” pungkasnya. (*Red)
