Bandung, sebelas12.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki data bahwa hingga saat ini Provinsi Jawa Barat (Jabar) menduduki posisi pertama dengan tindak korupsi terbanyak.
Cukup banyak pejabat eksekutif dan legsilatif di Jabar terjerat dengan tindak pidana korupsi, bahkan yang terakhir kasus Bupati Bogor Ade Yasin.
“Untuk itulah, kami datang ke sini untuk monitoring evaluasi dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah Jabar,” ungkap Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah II, Brigjen Pol Yudhiawan.
Yudhiawan juga berharap, dengan kedatangan KPK ke Jabar, bisa mencegah terjadinya aksi tindak korupsi.
“Kita harapkan dengan adanya kami hadir dalam rangka pencegahan ini, semoga Jawa Barat bisa lebih baik lagi,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Ru’yat, mengatakan bahwa kedatangan KPK ke DPRD Jabar yakni sebagai komitmen bersama dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Oleh karena itu, dia mendukung KPK untuk melakukan pengawasan, khususnya dalam proses pembentukan anggaran.
“Komitmen bersama KPK dalam agenda reformasi untuk memberantas KKN, kami dukung sepenuhnya KPK, terus diperkuat dengan dukungan anggaran yang sangat signifilan,” kata Ahmad Ru’yat saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu, 7 September 2022.
“Pendampingan KPK dalam fungsi penganggaran supaya tercipta APBD yang efektif dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Ahmad Ru’yat berharap, KPK bisa mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari segala tindak korupsi, terutama di Pemerintah Daerah Jabar.
“Sehingga memberantas korupsi dapat diwujudkan. Mudah-mudahan kedatangan KPK ke Jabar bisa menciptakan kondisi pemerintahan yang bersih,” harapnya. (*Red)
