Komisi IV DPRD Jabar Lakukan Monitoring UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Cirebon

“Pada Tahun 2018 ini ada pekerjaan pelebaran jalan ada pembebasan jalan di tiga desa, tiga desa yang dibebaskan itu dua sudah beres tinggal satu desa dalam proses negosiasi musyawarah dengan warga sudah selesai tinggal proses pembayaran,” kata Daddy usai melakukan Monitoring Kinerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, Kabupaten Cirebon, Selasa (6/11/2018).

Lebih lanjut dikatakannya, percepatan penyelesaian akses jalan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Jawa Barat untuk memudahkan mengakses BIJB, sehingga akses bandara dapat lebih mudah.

“Sehingga jalan tol menuju bandara selain menggunakan akses non tol yang ada kita berharap itu bisa direalisasikan jadi orang ke bandara tidak perlu jalan non tol. Kalau jalan tolnya berjalan denngan bagus kan akses kita makin mudah itu yang pertama, yang kedua soal jalan jalan lain ternyata ada jalan lapisan penetrasi yang masih butuh penanganan, 10 km baru ditangani 5 km,” terangnya.

Daddy menambahkan, untuk catatan di tahun 2019 beberapa pekerjaan yang sudah diusulkan masuk di tahun 2019 murni pihaknya mendorong masuk di perubahan tahun 2019.

“Misal jembatan yang tadinya di revisi 2018 gagal ternyata ijin-ijinya, amdal lain maupun amdal lingkungan belum selesai, jadi itu yang akan kita dorong di 2019 perubahan, dan karena ada pergeseran desain sedikit angkanya pun pasti bergeser juga awalnya 4 milyar yang tidak bisa direalisasi di 2019, kita mungkin bergeser di 7 milyar di 2019 perubahan,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya meminta Badan Pengelolaan Jalan (BPJ) untuk secepatnya membenahi amdal, sehingga kedepan proses fisik dapat segera dilakukan. (*Red)