Bandung, sebelas12.com — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melakukan rapat kerja dan kunjungan ke Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung, Selasa, 15 Oktober 2024.
Dalam kunjungan tersebut, hadir Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung H. Aries Supriyatna S.H., M.H., Sekretaris Komisi B DPRD Asep Sudrajat, S.A.P., serta Anggota Komisi B DPRD Rieke Suryaningsih, S.H., Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd., M. Bagja Jaya Wibawa, S.H., Mukhamad Adi Widyanto, Indri Rindani, dan Sherly Theresia A.Md Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Aries Supriyatna mengatakan, UMKM di Kota Bandung memiliki potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, DPRD mendorong lahirnya tolok ukur UMKM di Kota Bandung.
“Dengan potensi yang luar biasa, kita mendorong Pemkot Bandung untuk membentuk benchmark UMKM. Hal ini, dimulai dengan menjadikan UMKM sebagai rekanan pemerintah,” ujarnya.
Seperti diketahui, hingga saat ini usaha mikro yang terdaftar yakni 10.690, dengan tenaga kerja sebanyak 28.348 orang.
DPRD meminta data terbaru terkait jumlah UMKM yang ada di Kota Bandung. Sehingga munculnya cetak biru terkait pengembangan yang optimal dalam mendukung UMKM sebagai penyokong ekonomi Kota Bandung.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia berharap branding UMKM di Kota Bandung semakin diperkuat. Sehingga menjadi rujukan bagi siapapun yang datang atau berkunjung ke Kota Bandung.
“Ini bisa menjadi gebrakan dari Dinas KUMKM, dengan memperkuat branding UMKM seperti kota-kota lainnya. Misalnya ke Bali ada Khrisna atau ke daerah lain ada brand UMKM lokalnya, dan di Kota Bandung kita membuatnya juga,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Indri Rindani menyoroti terkait koperasi yang ada di Kota Bandung. Kehadiran koperasi dinilai dapat memudahkan UMKM untuk mengembangkan usahanya.
Kendati demikian, sosialisasi terkait koperasi masih dianggap minim di tengah masyarakat. Terutama terkait edukasi akan koperasi, sehingga fungsi koperasi yakni simpan pinjam dapat berjalan optimal.
“Jadi lebih tersosialisasikan dan dilakukan pendampingan kepada masyarakat, terkait koperasi ini. Sehingga modal yang ada, bisa berdampak positif dalam pengembangan usaha,” tandasnya. (*Red)
