Home Jabar Ketua Komisi V DPRD Jabar : Masih Ada Daerah Tidak Terapkan Social Distancing

Ketua Komisi V DPRD Jabar : Masih Ada Daerah Tidak Terapkan Social Distancing

by Admin

Bandung, sebelas12.com – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dadang Kurniawan menyebutkan masih ada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat yang tidak mengindahkan imbauan pemerintah provinsi terkait kebijakan social distancing atau jaga jarak.

“Memang bukan hanya Kabupaten Bogor yang masih melakukan rapat atau pertemuan dengan dihadiri banyak orang, ada kabupaten dan kota lain bahkan di tingkat provinsi juga yang masih abai social distancing ini. Kita akui itu masih ada,” ujarnya, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/3/2020).

Ia pun mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota lebih patuh terhadap kebijakan penerapan social distancing ini, terutama menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD)-nya agar diupayakan tidak melakukan pertemuan dengan peserta yang jumlahnya banyak.

Sebab, social distancing ini diinstruksikan bukan hanya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jabar saja, tetapi Pemerintah Pusat dengan tujuan memutus penyebaran COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi global.

“Kemarin-kemarin memang masih saja ditemukan yang tak indahkan social distanding ini, mudah-mudahan ke depan tak akan ada lagi OPD-OPD yang lakukan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Instruksinya kan jelas, selama 14 hari hindari kerumunan,” kata Dadang.

Social distancing ini pun diakui Dadang, sebatas imbauan atau instruksi yang tidak ada konsekuensinya misalkan sanksi tegas dari Pemerintah Pusat ataupun Provinsi Jawa Barat. Sehingga, pasti akan ada pihak (OPD atau pemerintah daerah kabupaten dan kota) yang abai atas intruksi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ataupun Pusat ini.

“Kebijakan ini (social distancing) ini kan sebenarnya bukan perintah tapi lebih ke imbauan karena tidak ada sanksi. Jadi lebih kepada kesadaran dari semua pihak agar imbauan pemerintah daerah atau pusat ini harus diterapkan demi kesehatan bersama,” katanya.

Bagaimana pun juga tambah Dadang, social distancing harus tetap disosialisasikan dengan masif, agar tak ada lagi pemerintah kabupaten atau kota yang abai atas instruksi penerapan social distancing ini. Apalagi, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Kapolda dan Pangdam III/Siliwangi untuk turut serta menyosialisasikan social distancing, dan kalau pun masih ada yang mengabaikan mereka tidak segan untuk menegurnya.

“Kita merespon baik, Kapolda dan Pangdam III/Siliwangi mau ikut serta sosialisasi social distancing. Saya yakin tidak akan ada lagi yang abai atas instruksi ini. Kita harus sadar kalau ini demi kepentingan bersama, dan kesadaran itu lebih dari hanya kewajiban kan,” ujarnya.

Di tempat yang berbeda, anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Demokrat, Sugianto Nanggolah menilai wajar masih ada OPD atau pemerintah kabupaten dan kota termasuk masyarakat-nya yang tak mengindahkan instruksi Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan social distancing.

Menurutnya, penyebab pertama, social distancing dinilai kurang efektif mengatasi pandemi COVID-19. Kedua, yang namanya kegiatan di masyarakat atau bahkan OPD sekalipun dirasa sulit untuk dibatasi. Misalkan, rapat umum, atau menikah dan kegiatan yang harus melibatkan banyak orang memang sulit dicegah.

“Apalagi yang sudah diagendakan atau dijadwalkan sudah lama pasti susah. Memang social distancing ini bagus tetapi saya pikir ini tak akan menyelesaikan masalah COVID-19 di Jawa Barat, perlu cara lain yang lebih efektif,” katanya. (*Red)

Related Posts

Leave a Comment