Bandung, Sebelas12 – Proses seleksi calon Komisioner KPU tingkat kabupaten/kota harus transparan guna menghindari permasalahan di kemudian hari. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, kepada wartawan saat dimintai pendapat tentang adanya calon Komisioner KPU Jawa Barat yang tak lolos seleksi dan mengajukan gugatan KPU ke DKPP, di Bandung,
Kamis(4/10/2018).
“Seleksi calon Komisioner KPU kabupaten/kota di Jabar saat ini hampir memasuki tahap akhir, kami berharap prosesnya transparan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau prasangka dari masyarakat,” katanya.
Menurutnya keterbukaan dalam proses seleksi calon Komisioner KPU kabupaten/kota harus dilakukan agar peristiwa calon anggota KPU Jawa Barat yang tak lolos dan mengajukan gugatan ke KPU RI dan tim seleksi tidak terulang kembali.
“Karena KPU ini adalah para penyelenggara pemilu yang mendapat kepercayaan masyarakat, kalau dari awal saja ada masalah maka dikhawatirkan ke depan akan ada masalah juga. KPU itu memiliki tugas berat dalam mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019,” katanya.
Dia mengatakan dengan penyelenggara pemilu yang baik, kredibel serta berkualitas maka tentu pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 akan dapat berjalan lancar dan kondusif khususnya di Jawa Barat, yang memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terbesar di Indonesia.
“Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini di Jabar penyelenggaraan kegiatan politik selalu berjalan dengan lancar dan kondusif,” katanya. (*Red)
