Bandung, sebelas12.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), saat permintaan barang dan mobilitas masyarakat diprediksi meningkat signifikan. Langkah ini dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertema “Evaluasi Stabilitas Inflasi dan Indikator Makro Ekonomi Triwulan III 2025” di Hotel Mercure Bandung City Centre, Rabu, 12 November 2025.
Pertemuan tersebut mempertemukan berbagai unsur strategis, mulai dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi Unpad dan Unpas, hingga pimpinan perangkat daerah. Tujuannya, memastikan kebijakan ekonomi kota tetap selaras antara data, strategi, dan kondisi lapangan.
Pengendalian Inflasi Menyangkut Ketenangan Warga
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak sekadar urusan angka, tetapi berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu hal terberat bagi pemerintahan daerah adalah menyelaraskan seluruh strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat. Semua keputusan harus berbasis data,” ujar Farhan.
Dengan gaya khasnya, Farhan sempat melontarkan humor mengenai masa kuliahnya untuk menegaskan pentingnya data akurat dalam pengambilan kebijakan. Namun ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus berbasis ilmu, bukan intuisi.
“Jangan sampai kebijakan kota hanya berdasarkan feeling wali kota. Harus ada patokan yang kuantitatif, jelas, dan terukur,” katanya.
Farhan juga menyoroti peran penting BPS sebagai penyedia data resmi. “Data BPS itu punya kekuatan hukum. Jadi harus menjadi acuan bersama,” ujarnya.
Inflasi Bandung 2,53 Persen, Lebih Rendah dari Provinsi dan Nasional
Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 tercatat 2,53 persen (year-on-year)—lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (2,63 persen) dan nasional (2,86 persen).
Farhan menyebut kondisi ini menunjukkan stabilitas harga masih terjaga, tetapi perlu diwaspadai potensi gejolak menjelang Nataru, terutama karena Bandung merupakan kota wisata dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi.
“Mobilitas tinggi bisa jadi peluang ekonomi, tapi juga berpotensi memicu inflasi bila tidak diatur. Kita harus pastikan semuanya nyaman—yang berlibur, yang berjualan, maupun yang merayakan,” katanya.
Empat Strategi Pengendalian Inflasi Kota Bandung
Farhan kemudian merinci empat strategi utama yang akan dijalankan Pemkot Bandung:
- Menjamin ketersediaan pangan melalui penguatan stok dan rebranding program Buruan SAE.
- Menata rantai pasok dan pasar, termasuk kebersihan pasar sebagai bagian dari kelancaran distribusi.
- Menggelar gerakan pasar murah untuk menjaga ketenangan dan kepercayaan masyarakat.
- Memperkuat komunikasi publik, dengan meminta Diskominfo lebih aktif dalam edukasi dan penyebaran informasi harga.
“Pasar murah mungkin tidak besar dampaknya, tapi bisa menenangkan masyarakat. Itu penting,” tegas Farhan.
Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jadi Sorotan
Farhan menambahkan bahwa perbaikan angka pengangguran harus diiringi dengan peningkatan kualitas kerja.
“Kalau yang tumbuh hanya sektor informal, produktivitasnya tidak stabil. Kita ingin pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,” katanya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dudi Prayudi, menyampaikan bahwa Bandung termasuk kota konsumtif dengan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga.
“Ketergantungan ini membuat kita harus meningkatkan kewaspadaan menjelang Nataru,” ujarnya.
Menatap Akhir Tahun dengan Optimisme
Dengan sinergi kuat lintas sektor, Pemkot Bandung berharap pengendalian inflasi dapat berjalan optimal. “Forum ini bukan hanya diskusi, tapi pengambilan keputusan strategis agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” kata Dudi.
Pemkot Bandung optimistis memasuki akhir tahun dengan harga yang stabil, masyarakat tenang, dan pertumbuhan ekonomi yang tetap berkualitas. (*Red)
