Kab. Tanggamus, sebelas12.com – Perwakilan Guru Honorer yang tergabung dalam Forum Persatuan Guru Tenaga Kerja Honorer Non Kategori (GTKHNK) Kabupaten Tanggamus, menyampaikan aspirasi dan hearing dengan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus, Senin (3/2/2020).
Para perwakilan Guru Honorer Non Kategori (K) 35+ yang berjumlah sekitar 30 orang tersebut disambut dan diterima dengan baik di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Tanggamus.
Para guru honorer di dampingi Hilman, SH, selaku penasehat paguyuban tersebut dan juga Anggota Dewan yang aktif, melakukan advokasi untuk para guru honorer dan masyarakat kecil lain dalam hearing ini.
Hilman meminta dukungan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Tenggamus dalam bentuk surat yang tegas, dan disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.
Dalam penyampaian aspirasinya yang disampaikan oleh Ketua Forum GTKHNK Tanggamus, Yolan Tanamal menyampaikan beberapa keinginan dan tuntutan.
“Pertama kami mohon izin untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang akan digelar pada 20 Februari 2020 mendatang, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta,” kata Yolan mewakili seluruh Guru Honorer Non Kategori K 35+ Kabupaten Tanggamus tersebut.
Selanjutnya Yolan mengungkapkan, para Guru Honorer Non Kategori 35+ meminta untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes.
“Yang kedua, kami meminta pengangkatan PNS tanpa tes Guru dan tenaga Pendidik Honorer Non Kategori usia 35 tahun keatas melalui KEPRES seperti Bidan PTT dan Perangkat Desa,” ungkapnya.
Selanjutnya, Forum Persatuan Guru Honorer Non Kategori 35+ untuk diberikan gaji sesuai UMR Untuk Semua Honorer di sekolah Negeri dari Dana APBN.
“Kami berharap agar semua aspirasi para Guru ini dapat terealisasi dan kami juga sangat mengharapkan dukungan DPRD Tanggamus kepada Guru Honorer yang ada di Kabupaten Tanggamus,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Tanggamus sekaligus yang memimpin hearing, Irwandi Suralaga menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung aspirasi berikut tuntutan dari para guru honorer tersebut.
“Permasalahan ini ada pada kebijakan Presiden atau Pemerintah Pusat. Kami Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus telah sering berkoordinasi dan berkonsultasi ke Kemenpan-RB beberapa waktu lalu untuk mencari solusi dari permasalahan tenaga honorer ini,” ungkapnya.
Irwandi menegaskan, pihaknya pada Tanggal 9 nanti akan melakukan konsultasi ke Kemenpan-RB dan Kemendikbud untuk mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan tersebut.
“Secara kelembagaan, sebagai bentuk dorongan kepada para Guru Honorer. DPRD akan memberikan surat rekomendasi kepada persatuan GTKHNK untuk dibawa saat Rakor di Jakarta mendatang,” pungkasnya.
Ada hal yang menarik dalam acara hearing itu, Hilman yang juga selaku anggota DPRD, tidak duduk di tempat lazimnya anggota dewan yang berada diatas, tetapi bersama guru honorer, hal ini dikarenakan Hilman adalah ketua penasehat hukum organisasi ini. (Herly)
