Kabupaten Bandung, sebelas12.com – Perundungan atau bullying di sekolah sering terjadi. Selama ini jika terjadi perundungan atau bullying, biasanya hanya jadi tontonan. Bahkan Dinas Pendidikan pun mengatasinya hanya dengan membuat surat edaran.
“Kemarin disdik saya tanya bagaimana upayanya jika terjadi kekerasan dan bullying di sekolah. Katanya buat edaran aja,” jelas Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, usai reses masa sidang ll tahun 2023, di wilayah dapil 4, Kamis, 16 Februari 2023.
“Enggak bisa cuma dengan surat edaran, tapi warga sekolah, seperti guru, tenaga kependidikan dan siswa harus dilatih cara mengatasi itu, harus bagaimana,” imbuhnya.
Menurut Fahmi, jika kekerasan di sekolah, bullying, penelantaran itu termasuk bencana. Jadi Disdik harus membuat peta mitigasi kekerasan pada anak, seperti halnya BPBD yang sedang membuat peta potensi bencana.
Dalam hal kekerasan, ujarnya, disdik harus segera membuat peta potensi kekerasan, sehingga dari peta itu akan terurai bagaimana preventifnya ketika perundungan itu terjadi.
“Berikan pelatihan atau pembekalan dan sosialisasi, bagi yang terlibat di lembaga pendidikan tersebut, seperti guru, tenaga kependidikan dan siswa. Makanya harus ada program dan dianggarkan untuk itu. Selama ini, kalau ada anak yang dibully, teman-temannya itu nonton, tetapi jika sudah ada pembekalan, mereka akan tahu sikapnya harus bagaimana,” terangnya.
Kegiatan itu seperti standar operasional prosedur (SOP), lanjutnya, jadi kalau guru berinteraksi dengan murid SOP nya bagaimana, bahkan bila terindikasi kekerasan prosedurnya harus bagaimana.
Jika terjadi depresi pada anak korban perunjudungan, kebijkannya harus bagaimana semuanya akan diperoleh dalam pelatihan tersebut.
Dalam reses tersebut, legislator PKS ini juga menjelaskan, jika partainya mendukung kebijakan pemerintah, soal guru ngaji serta dana bergulir, meskipun dengan beberapa catatan.
Selain itu, dari 6 Perda inisiatif DPRD, 5 di antaranya merupakan gagasan dari Fraksi PKS, seperti Perda tentang UMKM, perlidungan petani, bantuan hukum untuk rakyat miskin dan ketahanan keluarga.
Fahmi mengungkapkan, untuk dana bergulir belum memberikan dampak yang signifikan, karena hingga saat ini bank emok eksistensinya belum bisa ditekan.
”Makanya itu jadi bahan evaluasi, dana bergulir sudah sangat besar, tetapi eksistensi bank emok sudah sangat tinggi, kemungkinan dalam program ini banyak kekurangan yang terjadi,” ucapnya.
Aspirasi lainnya, soal pertanian mulai dari tata kelola hingga harga hasil panen. Selain itu, langkanya pupuk dan harganya yang mahal juga dikeluhkan masyarakat.
“Jadi masalah pupuk yang sempat viral di daerah selatan Bandung, ternyata di timur pun terjadi, khususnya di Cicalengka,” tandasnya. (*Red)
