Bandung, sebelas12.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jabar dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jabar terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jabar TA 2021 dan Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2021.
Ketua DPRD Jabar, Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat menjelaskan terdapat sedikit kendala terkait jadwal Rapat Paripurna kali ini yang semestinya digelar seminggu sebelumnya.
“Rapat Paripurna hari ini mestinya dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020, namun mengingat Badan Anggaran (Banggar) masih perlu membahas materi KUA PPAS lebih mendalam maka Rapat Paripurna diundur tanggal 11 september 2020 hari ini,” terang Taufik di Ruang Sidang DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (11/9/2020).
Meskipun begitu, Taufik menyebut molornya agenda rapat paripurna ini bukan sebuah masalah, sebab kata dia, yang terpenting adalah alasan apa yang mendasarinya.
“Jadi duduk masalahnya bukan pada cepat atau lambatnya, melainkan pada alasan-alasan logis mendasarinya,” ujarnya.
Menurutnya, dasar pembahasan RKUA PPAS TA 2021 oleh DPRD mengacu pada Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Pasal 178 dan 179.
“Untuk memenuhi amanat peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pasal 180, maka pada hari ini dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jabar terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat TA 2021,” katanya.
Meski begitu, ada beberapa catatan penting yang disampaikan Ketua DPD Gerindra Jabar itu kepada Gubernur untuk diperhatikan.
“Sebelum penandatanganan, perlu kami sampaikan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian”, tegas Taufik.
Adapun catatan dimaksud antara lain, Pemerintah Provinsi Jabar perlu kiranya memprioritaskan urusan wajib terlebih dahulu seperti pendidikan dan kesehatan, juga termasuk pemulihan dampak dari Covid-19.
“Termasuk beberapa hal yang memerlukan kajian lebih lanjut akan dibahas pada pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) APBD baik di Komisi-komisi, maupun di Badan Anggaran,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari berharap perumusan anggaran pada 2021 mampu memacu akselerasi pembangunan di Jabar yang lebih progresif dan inovatif.
“Kami berharap efektifitas pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan kita dapat mengejar target capaian kinerja lebih optimal, dalam rangka mencapai provinsi juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi,” kata Ineu.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah menandatangani kesepakatan rencana-rencana kegiatan-kegiatan mengenai penganggaran.
Fokusnya adalah perekonomian dan kesehatan Jawa Barat harus kembali tumbuh dengan positif, maka prioritas semua anggaran diarahkan untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
“Diperkirakan nilai volume APBD kita ada kurang lebih Rp 44 triliun. Ini terlihat sama dengan tahun lalu ya, atau tahun ini, karena ada tambahan pinjaman daerah dari pemerintah pusat ya dengan bunga 0 persen itu sekitar Ro 4 triliun yang membuat volume APBD kita kembali menjadi sehat,” katanya.
Pemprov Jabar dan DPRD Jabarz katanya, menyepakati pinjaman daerah itu memang diniatkan fokus pada anggaran-anggaran untuk pemulihan ekonomi. Kemudian dalam kesempatan ini tercipta inovasi baru dari Pemprov dan DPRD Jabar.
“Ada beberapa proyek yang tidak lagi dibiayai per tahun, tapi multiyears satu tahun jamak. Marena kalau proyek besar dikerjakan per tahun per tahun, biasanya hilang 4 atau 5 bulan untuk proses lelang tahunan. Contohnya Masjid Raya Jawa Barat, sekarang diputuskan, terima kasih Pak Ketua DPRD Jabar, memberikan kebijakan kebersamaan,” katanya.
Inovasi kebijakan itu, katanya, mengenai enam proyek besar di Jabar, mulai daei pembangunan Masjid Raya Jawa Barat, underpass di Depok, jalan raya di Garut dan Sukabumi, dan proyek besar lainnya.
“Itu melalui tahun jamak, artinya lelangnya sekali, tapi anggarannya bisa 2 sampau 3 tahun tanpa harus dilelang lagi, ini adalah terobosan. Harapannya dengan inovasi ini, maka belanja tidak lagi tersendat-sendat di awal, mulai naik di tengah, dan puncaknya di akhir, tapi dari awal sudah ngebut,” pungkasnya. (*Red)
