Bandung, Sebelas12 – Program penanganan rumah kumuh atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat pra sejahtera yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini belum dapat maksimal karena keterbatasan anggaran. Selain itu, pemerintah Kabupaten/kota belum mendata dengan benar rumah kumuh/Rutilahu masyarakat pra sejahtera.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ade Barkah Surahman. “Yang mengetahui berapa banyak rumah masyarakat yang tergolong kumuh/Rutilahu itu yang lebih paham adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Kalau pemkab/kota memberikan data yang aktual, tentunya kita dapat mendukung penganggaran untuk dilakukan perbaikan,” kata Ade kepada wartawan di Bandung.
Menurutnya, sampai sejauh ini data rumah kumuh/Rutilahu masih kurang valid. Hal ini terbukti sewaktu pihaknya melakukan pengecekan di lapangan ternyata masih cukup banyak masyarakat yang masih tinggal dirumah-rumah kumuh/Rutilahu.
Untuk itu, Ade mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bahu membahu memperbaiki rumah kumuh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur.
“Permasalahan Rutilahu tidak hanya di Cianjur, namun masih banyak ditemukan secara nasional maupun di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi persoalan Rutilahu ini merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah semata tapi juga keterlibatan atau partisipasi masyarakat terhadap keluarga pra sejahtera,” terangnya.
Sebelumnya pada Rabu (4/7/2018), Wakil Ketua DPRD Jabar ini meninjau rumah tidak layak huni di Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang. Ia menuturkan, Pemkab Cianjur sudah seharusnya lebih gencar melakukan pendataan dan memberikan program bantuan rumah layak huni pada warganya.
Penanganannya, lanjut Ade jangan sampai berpatokan pada bantuan pemerintah karena membutuhkan waktu dan terbatasnya anggaran, untuk itu perlunya partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta. “Jangan hanya terpaku pada bantuan, anggaran yang tersedia sangat terbatas,” katanya.
Dirinya berpendapat kepedulian dari lingkungan sekitar sangat perlu, karena di setiap perkampungan pasti ada warga kelebihan harta, sehingga sudah seharusnya dapat membantu sesama, ketika bantuan pemerintah belum datang.
“Rutilahu ini tanggung jawab bersama, semua tingkatan pemerintahan harus bergerak maksimal ke depan, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama tanpa harus menunggu dari pemerintah,” pungkasnya. (*Red)
