Bandung, sebelas12.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghentikan 11 proyek insfrastruktur Jawa Barat tahun 2021 senilai Rp140 milliar demi penanganan Covid-19 di Jabar yang dialih fungsikan pada obat-obatan.
Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, bahwa sudah lama Komisi IV meminta revisi anggaran 2021 bahkan sejak pembahasan APBD.
“Kita sudah minta peninjauan terhadap angka 2,2 Trilliun, karena mau tidak mau, suka tidak suka harus ada anggaran untuk penanggulanagan Covid-19,” ujar Daddy, Kamis, (8/7/2021).
Daddy menyebut, disatu sisi pihaknya sangat senang karena menunjukkan apa yang disuarakan akhirnya direalisasikan sekarang walaupun terlambat. Selain itu, pihaknya juga meminta angka anggaran bisa jadi dinaikan, karena DPRD Jabar sempat menolak besaran volume anggaran untuk pembangunan alun-alun yang dirasa sangat besar.
“Sebenarnya sudah lama kawan- kawan meminta revisi anggaran 2021, bahkan sejak pembahasan APBD, kita minta peninjauan terhadap angka yang 2,2 trilliun itu, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan akhirnya tetap jalan,” ungkap Daddy.
Menurutnya, apapaun resikonya harus diterima demi penanggulangan Covid-19 dan keputusan Gubernur tersebut menjadi apresiasi pihaknya.
“Belakangan mau tidak mau, suka tidak suka harus ada sejumlah anggran untuk penanggulangan Covid-19, dan kemudian Pak Gubernur mengambil sebuah diskresi atau keputusan terkait 11 item infrastruktur senilai 140 Milyar. Pembangunan alun alun dan apalagi sempat ramai juga di media sosial pembangunan Tugu Kujang di Sumedang yang memakan anggaran cukup besar,” sebut Daddy.
Alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang hanya untuk dua bulan kedepan, menurutnya dirasa belum cukup dan membutuhkan dana yang lebih besar untuk penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat, apalagi ditambah dengan adanya kebijakan pemberian obat gratis untuk yang melakukan isolasi mandiri.
“Kita masih memerlukan dana yang jauh lebih besar lagi untuk menangulangi beban-beban terkait dengan Covid-19 ini, apalagi di Pikobar sudah launching pelayanan pemberian obat gratis kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri,” katanya.
Daddy berharap, agar ada informasi yang jelas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait 11 pekerjaan infrastruktur yang dipangkas serta menerangkan peruntukannya, sehingga pihaknya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk Jawa Barat.
“Apakah 140 Milliar itu hanya untuk penanggulangan obat yang isolasi mandiri atau untuk apa ? dan kita tidak bisa yakin bahwa pandemi akan berakhir 2 bulan lagi, jadi kita butuh solusi sejak awal sehingga pihaknya dan Pemerintah Daerah dapat saling berkomunikasi untuk menuntaskan bersama kondisi sekarang,” Pungkasnya. (*Red)
