Bandung, sebelas12.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi dengan meraih Predikat Informatif Kategori Instansi Vertikal pada Anugerah E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi atas komitmen BAZNAS Jawa Barat dalam menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Prosesi penganugerahan dilaksanakan di SABUGA ITB Bandung, bertepatan dengan rangkaian acara Malam Anugerah Wira Dharma Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi (e-monev) keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara objektif dan berkelanjutan terhadap badan publik di Jawa Barat.
Dalam ajang tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai salah satu dari tujuh instansi vertikal yang berhasil meraih predikat tertinggi, yakni Informatif. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Bidang SDM, Administrasi, Umum, dan Humas, Nana Sudiana, S.IP., M.M., M.Hum., yang mewakili pimpinan lembaga.
Nana Sudiana menyampaikan bahwa capaian ini merupakan wujud komitmen BAZNAS Jawa Barat dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi elemen penting dalam tata kelola pengelolaan dana ZIS yang profesional dan bertanggung jawab.
“Predikat Informatif ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan kelembagaan kami kepada masyarakat. Keterbukaan informasi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZIS,” ujar Nana.
Ia menambahkan, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi BAZNAS Jawa Barat untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar semakin mudah diakses, akurat, dan tepat waktu oleh masyarakat, para muzakki, serta seluruh pemangku kepentingan.
BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat atas pendampingan dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten dalam mendorong praktik keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik. (*Red)
