Bandung, sebelas12.com – Sekelompok aktivis mahasiswa dan politisi yang menamakan diri Aliansi Nano, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Mereka menyoroti pembangunan monumen Covid-19 yang terletak Jl. Suci Bandung, tepatnya di depan lapangan Gasibu, yang menghabiskan anggaran hingga belasan miliar dari APBD tahun tahun 2020.
“Kami minta DPRD Jabar melakukan evaluasi terkait pembangunan monumen Covid-19, yang konon katanya dipersembahkan bagi para tenaga kesehatan (Nakes) yang gugur,” ungkap Heri Mei Oloan, saat audiensi dengan Komisi IV DPRD Jabar, Rabu, 3 November 2021.
Dikatakan, sejauh ini Gubernur Jabar lebih mementingkan popularitas, padahal ada hal yang lebih penting yang mestinya bisa dijadikan skala prioritas, seperti kelanjutan hidup keluarga nakes yang ditinggalkan.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan apakah pembangunan monumen tersebut sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan mekanisme penganggarannya.
“Artinya begini, apakah memang sebelumnya gubernur pernah mengajak bicara DPRD Jabar terkait pembangunan monumen tersebut. Serta bagaimana mekasisme penganggarannya serta terkait nama label yang digunakan menjadi monumen Covid-19,” ujarnya.
“Sepengetahuan kami monumen tersebut berada di kawasan menumen perjuangan rakyat Jabar. Dan yang harus diingat saat ini masyarakat masih dihantui akan adanya serangan gelombang ketiga Covid-19. Itu artinya Covid-19 masih ada, walaupun saat ini sudah mulai melandai,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Tetep Abdulatip dari Fraksi PKS mengungangkapkan, sejauh ini belum ada pembicaraan khusus dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait nama monumen Covid-19.
“Memang kalau secara khusus membahas monumen Covid-19 belum ada. Yang kami tahu hanya adanya pembangunan monumen di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jabar. Anggarannya bersumber dari APBD murni tahun 2020.
Hal tersebut diperkuat salah seorang perwakilan dari Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jabar, bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan monumen tersebut berasal dari anggaran APBD murni tahun 2020.
“Awalnya memang bukan monumen Covid-19 tapi gerbang selayang pandang. Tujuannya untuk bisa melihat secara fokus ke monumen perjuangan Rakyat Jawa Barat. Anggaranya pun bukan 90 miliar seperti yang diributkan. Awalnya memang 90 miliar tapi sudah mengalami 3 kali refocusing yang akhirnyanya Rp16 miliar,” jelasnya tanpa berani menyebutkan alasan terjadinya perubahan nama monumen dari Gerbang Selayang Pandang menjadi Monumen Covid-19.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain adanya protes dari aliansi Nano, Pemerintah Provinsi Jabar juga mendapat protes dari keluarga korban dan masyarakat lainnya.
Sehingga yang tadinya direncanakan akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo dalam waktu dekat ini ditunda kembali.
Dari pantauan di lokasi, sejumlah nama-nama nakes yang gugur juga terlihat dicopot kembali. (*Red)
