Kab. Bandung, sebelas12.com – Hingga saat ini ada dua proyek di Kabupaten Bandung yang mangkrak. Hal itu akan berakibat pada hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Toni Permana mengungkapkan dua proyek yang mangkrak tersebut, yaitu proyek pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Bihbul, dan Pasar Sehat Sabilulungan di Majalaya.
Toni mengatakan, bahwa pembangunan rumah sakit di Bihbul, Pemkab Bandung sudah menjalin kesepakatan dengan pihak ketiga. Tapi hingga batas waktu yang sudah habis, ternyata kesepakatan yang sudah tercantum dalam MoU itu tidak dijalankan.
“Mereka yang modali, biayai, yang bangun, baru nanti selama berapa tahun mereka kelola, itu jadi milik Pemda, dan Pemda mendapatkan keuntungan dari pengelolaan mereka, sampai modal dan keuntungannya mereka dapat,” ujar Toni.
Menurut Toni, dengan mangkraknya proyek pembangunan fasilitas kesehatan itu, Pemkab Bandung seharusnya langsung memberikan sanksi kepada pihak ketiga terkait berupa pemutusan kontrak. Mangkraknya proyek tersebut, kata Toni, membuat Pemkab Bandung kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harusnya kan kalau proyek itu jalan terus dan bisa segera terbangun maka akan ada pelayanan publik. Otomatis potensi PAD datang dan masuk ke Kabupaten Bandung,” katanya.
Itu rencananya untuk rumah sakit ibu dan anak, karena di Kabupaten Bandung belum ada rumah sakit yang secara khusus menangani ibu dan anak. Jadi selama ini warga Kabupaten Bandung berobatnya ke Kota Bandung, maka otomatis PAD nya masuk ke Kota Bandung.
Lalu soal pembangunan Pasar Sehat Sabilulungan di Majalaya yang juga mangkrak. Padahal, potensi PAD yang bisa masuk itu sangat luar biasa. Pihaknya sendiri akan mendorong Pemda untuk segera mencari pihak ketiga yang lain atau mendorong pemda untuk mengelola sendiri.
“Kita akan mendorong bupati baru untuk mengevaluasi seluruh kerjasama dengan pihak luar,” ujarnya.
Terkait pemilihan pihak ketiga dalam sebuah proyek, Toni menyarankan pemda harus melakukan crosscheck. Misalnya dicek kantonya, rekening perusahaannya sehat atau tidak, dan seberapa siap dananya.
“Jadi ternyata banyak pihak ketiga, itu tidak punya modal, terus mereka berharap dapat dananya. Misalnya, kalau pasar itu kan mereka berusaha dapat dari uang muka masyarakat yang pesan tempat atau kios,” ujar Toni.
Lebih Lanjut Toni mengatakan, sedangkan kalau seperti puskesmas, mereka berharap dapat dana dari perbankan yang bisa memback up keuangan mereka.
“Ternyata itu tidak mudah. Apalagi dalam situasi krisis seperti ini, tidak mudah membuat situasi kepercayaan perbankan juga, jadi mereka enggak punya modal intinya,” pungkasnya. (*Red)
