Bandung, Sebelas12 – Dalam rangka Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019, DPRD Provinsi Jawa Barat melalui komisi-komisinya sebagai alat kelengkapan Dewan melakukan kunjungan kerja sesuai dengan bidang dan mitranya masing-masing.
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang mengunjungi Kantor UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kota Cirebon, Selasa (2/10/2018) kemarin, meminta setiap Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) untuk lebih meningkatkan capaian target dan realisasi pajak daerah maupun non pajak.
Terkait hal itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Hilman Sukiman, menyatakan pihaknya mendorong semua UPTD P3D agar meningkatkan pendapatan dan tambahan kinerja yang ditunjang SDM yang memadai.
Sementara itu, Komisi V yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan menyatakan kekhawatirannya dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar yang saat ini telah mencapai angka 8,22%.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung saat mengunjungi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kabupaten Karawang yang dilanjutkan Rapat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar di UPTD Pengawasan Wilayah II Karawang, mengatakan pihaknya khawatir dan sangat menyoroti TPT di Jabar yang saat ini telah mencapai angka 8,22%.
Terkait dengan hal tersebut Komisi V DPRD Jabar akan terus melakukan pengawasan dalam mengurangi angka pengangguran di Jabar.
Menanggapi hal tersebut, Disnaker Jabar menyatakan ada beberapa inovasi yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar untuk mengurangi angka pengangguran di Jabar.
Diantaranya Pelatihan Kerja Mandiri Melalui Mobile Training Unit (MTU) serta program pelatihan berbasis kompetensi lainnya. Hal ini didasari oleh target pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 8,22 % menjadi 7,18% pada tahun 2023. (*Red)
