Bandung, sebelas12.com — Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Agus Hermawan, S.A.P., menghadiri acara konsultasi publik terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung, yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, di Grand Tebu Hotel Bandung, Rabu, 16 Oktober 2024.
Agus Hermawan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan positif ini. Acara ini bertujuan untuk membentuk rekomendasi berupa rancangan atau program yang akan membawa perubahan terhadap lingkungan hidup Kota Bandung. Tentunya dalam hal ini terkait penanganan dan pengelolaan sampah yang menjadi persoalan besar bagi Kota Bandung.
Rancangan atau program tersebut perlu disinkronisasi dan dikomunikasikan serta koordinasikan bukan hanya dengan lintas organisasi perangkat daerah, namun juga dengan lintas pemerintahan daerah, provinsi, dan pusat.
“Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kota wajib menyusun rancangan pembangunan daerah secara berjenjang yang akan menjadi pedoman dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah. Serta instrumen evaluasi penyelenggara pemerintah,” ujarnya.
Agus berpesan agar Dinas Lingkungan Hidup lebih fokus di dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah, yang menjadi fenomena yang terjadi di Kota Bandung saat ini.
Meski demikian, persoalan penanganan dan pengelolaan sampah tersebut tidak akan dapat berjalan, tanpa adanya peran serta seluruh elemen di Kota Bandung.
“Persoalan sampah ini harus menjadi fokus kita bersama, tidak hanya mengandalkan sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi kita juga harus terus mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait. Karena tanpa adanya kebersamaan atau kolaborasi yang berkesinambungan untuk menyukseskan sebuah program, mustahil program itu bisa berjalan,” ujarnya.
Agus pun berharap, hasil dari kajian lingkungan hidup strategis tersebut dapat melahirkan program-program pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandung.
“Melahirkan program-program kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat bagi Kota Bandung adalah amanah yang diberikan masyarakat bagi kami selaku anggota dewan, khususnya Komisi C yang membidangi terkait persoalan lingkungan hidup. Mudah-mudahan seluruh stakeholder di Kota Bandung bisa membuat sebuah program yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung,” pungkasnya. (*Red)
