Bandung, sebelas12.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Privinsi Jawa Barat, melalui Komisi III, mendesak PT. BIJB memperbaiki skema peminjaman modal.
Sehingga PT BIJB dinilai perlu melakukan perundingan ulang terkait pinjaman yang telah dilakukan dengan sindikasi perbankan.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara mengatakan hingga saat ini Bandara BIJB belum bisa memberikan keuntungan kepada Jawa Barat. Terlebih belum beroperasi secara maksimal. Padahal sebagai BUMD tentunya BIJB harus memberikan keuntungan dan manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Barat.
“Jadi kita melihat sejauh mana BUMD ini pertama harus mendapat keuntungan, kedua bisa bermanfaaat bagi masyarakat. Sementara waktu keuntungan bijb itu masih jauh, tetapi manfaat untuk daerah dulu, tentu itu akan bermanfaat kalau semua sudah berfungsi secara maksimal,” ujar Irfan, Rabu (5/2/2020).
Menurutnya banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi pada BIJB. Bahkan tidak hanya masalah bandara saja tetapi ada juga masalah eksternalnya seperti masalah jalan tol, jalan penghubungnya.
“Kalau sudah berfungsi semua maka BIJB akan berfungsi secara maksimal. Kalau seperti sekarang tentu BIJB belum bisa berjalan maksimal seperti bandara lain,” katanya.
Namun demikian untuk memperbaiki hal tersebut sehingga bisa meraih keuntungan maka BIJB pun perlu melakukan perbaikan perbaikan. Seperti halnya dalam skema pinjaman modal pada sindikasi perbankan.
“Kalau untuk keuntungan ada skema yang harus diperbaiki. Kemarin BIJB membangun dengan sistem peminjaman kepada sindikasi perbankan dengan bunga yang cukup besar. Ini harus ada dilakukan perundingan ulang tentang ini,” katanya.
Menurutnya bunga diatas 10 persen itu terlalu tinggi, apalagi itu dari sindikasi perbankan. “Itu masuknya bunga komersial, harusnya ada kebijakan tertentu sehingga bunganya bisa rendah,” katanya.
Dalam hal itu PT BIJB sebagai pengelola bandara BIJB harus segera melakukan peninjauan ulang pinjaman tersebut.
“Peninjauan harus segera dilakukan kalau tidak berat bagi BIJB untuk bicara keuntungan, walaupun nanti secara manfaat bisa bermanfaat. Tapikan harus ada keuntungannya,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Irfan, BIJB harus proaktif mencari pinjaman lunak dan melakukan perundingan ulang dengan sindikasi bank yang kemarin memberikan permodalan.
“Bila memungkinkan jika ditambah gross periode, tapi yang harus diperjuangkan penurunan suku bunga. Idealnya untuk BIJB itu sekitar 6-7 persen,” katanya.
Selain itu, menurutnya PT BIJB pun harus segera memperbaiki sistem transportasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat pun bisa mengaksesnya dengan baik.
“Permalsahannya bagaimana masyarakat bisa menempuh ke bandara. Sarana transportasinya belum mumpuni. Sehingga investor juga masih menunggu. Seperti hotel kalau dibangun sekarang siapa yang mau nginap. Yang harus dipikirkan juga bagaimana masyarakat bisa datang ke BIJB bukan ke Halim Perdana Kusumah. Kan harus ada metodenya. Seperti tiket nya lebih murah, ada promo dan lainnya sehingga bisa lebih menarik bagi masyarakat,” pungkasnya. (*Red)
