Cianjur, Sebelas12 – Anggota Komisi I DPRD Jabar dari daerah pemilihan (Dapil IV Jabar) Kabupaten Cianjur, H. Mirza Agam Gumay, SmHk, jelang tutup tahun sidang 2019, melaksanakan kegiatan Reses I Tahun Sidang 2019-2020.
“Melaksanakan kegiatan reses bagi seluruh anggota legislatif merupakan kewajiban untuk menyerap dan menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur, ujar H. Mirza Agam Gumay, kepada wartawan, Jum’at (6/12/2019).
Agam menambahkan, kegiatan Reses I ini dirinya telah melaksanakan reses di lima titik/tempat dari delapan titik. Yaitu pada Senin, (2/12/19) di Desa Babakan Caringin Kec. Karang Tengah; pada Selasa (3/12/19) di Desa Padamulya Kec. Pasir Kuda, pada Rabu (4/12/19) di Desa Sukamaju Kec. Cibeber; pada Kamis (5/12/19) di Desa Sukamulya Kec. Leles; dan hari Jum’at (6/12/19) di Desa Sukapura Kec. Cidaun.
“Untuk tiga titik lagi, yaitu pada Senin (9/12-19) di Desa Sukagalih Kec. Cikalong; pada Selasa (10/12/19) semula dijadwalkan di Desa Ciherang Kec. Pacet diganti menjadi di Desa Sayang Kec. Cianjur Kota; sehingga di hari terakhir, Rabu (11/12/19) di Desa Ciherang Kec Pacet,” terangnya.
Dari lima titik/tempat, lanjutnya, kegiatan reses yang telah dilaksanakan berbagai aspirasi dan permasalahan masyarakat Cianjur menyampaikan kepada dirinya, diantaranya : Pertama, masalah kesempatan kerja. Di Kab Cinajur cukup banyak perusahaan, namun kesempatan kerja bagi warga Cianjur terutama penyerapan tenaga kerja bagi laki-laki peluangnya kecil karena tenaga kerja pabrik cenderung menerima tenaga wanita.
“Kedua, masalah pengangkatan menjadi ASN, di Kabupaten Cianjur cukup banyak pegawai honorer, bahkan ada ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tersebar di lingkungan Pemerintah Kab Cianjur terutama di sektor pendidikan. Para pegawai honorer atau PPPK telah mengabdi selama 5 sampai 20 tahun tetapi belum juga diangkat menjadi ASN. Untuk itu, mereka minta diupayakan agar dapat diangkat menjadi ASN,” ujarnya.
Menurutnya, memang para honorer atau PPPK bekerja di lingkungan pemerintah itu honorariumnya dibebankan kepada APBD Kab Cianjur. Sementara APBD Cianjur cukup terbatas, sehingga memberatkan APBD Cianjur.
“Solusinya kita akan mendorong agar pemerintah membuka peluang CPNS lebih besar, dan memberikan prioritas bagi honorer/PPPK untuk dapat diangkat menjadi ASN/ PNS,” katanya.
Selain itu, ketiga, masalah kesehatan terutama kenaikan iuran BPJS. Masyarakat menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS sangat memberatkan, di sisi lain pelayanan kesehatan masyarakat peserta BPJS kurang maksimal.
“Aspirasi tentang kesehatan terutama peserta BPJS, akan kita tindaklanjuti dan bahas bersama pemprov Jabar, untuk direkomendasi ke Pemerintah pusat,” kayanya.
Selanjutnya, keempat, masalah infrasruktur. Menrutunya, mayoritas masyarakat kurang paham akan status jalan dan jembatan yang ada didaerah masing-masing. Sehingga cukup wajar kalau jalan atau jembatan rusak itu tanggungjawab pemerintah. Padahal, status jalan dan jembatan ada yang menjadi kewenangan Kabupetan, Provinsi dan Nasional.
“Untuk jembatan dan jalan provinsi, bila ada yang rusak tentunya kita akan perjuangkan, agar segera diperbaiki yang didanai oleh APBD Jabar. Sedangkan bila itu jalan Kabupaten, Kecamatan, Desa, tentunya kita upayakan dukungan melalui anggaran Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten,” paparnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah pusat untuk kiranya dapat menambah dana desa. Karena Desa merupakan garda terdepan pembangunan masyarakat.
Sedangkan kelima, lanjut Agam, masalah pengairan/irigasi. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah penyokong ketahanan pangan Jabar. Untuk itu, harus menjadi perhatian bersama agar sektor pertanian dan perikanan dapat terus berkembang dan berproduksi.
Menurut Agam, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi sumber daya air dan memelihara jaringan irigasi. Hal ini penting, agar pada saat musim hujan air tidak menenggelamkan sawah, kebun dan tambak-tambak ikan. Namun, pada saat musim kemarau, air tetap tersedia, untuk itu mata air alam harus tetap dijaga.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat Cianjur saat kegiatan reses kepada kami, sudah ditampung, didorong dan diperjuangkan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah Kab Cianjur maupun Pemprov Jabar,” katanya.
Namun, lanjutnya, tidak semua aspirasi dapat dibawa ke tingkat provinsi, untuk itu, pihaknya akan terlebih dahulu memilah persoalan, yang mana menjadi tanggungjawab Kab Cianjur dan mana tanggungjawab Provinsi Jabar.
“Untuk yang masuk tanggungjawab provinsi, kita dorong dan perjuangkan untuk dapat masuk dalam program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dianggarkan dalam APBD Jabar,” pungkasnya. (*Red)
