Bandung, sebelas12.com – Upaya memperluas akses layanan keuangan bagi penyandang disabilitas terus diperkuat melalui program literasi keuangan inklusif. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat meluncurkan program edukasi bertajuk Disabilitas Berdaya Keuangan Inklusif Tercipta (DIA KITA) di kantor OJK Jawa Barat, Rabu, 11 Maret 2026.
Program tersebut ditandai dengan peluncuran flyer edukasi keuangan yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari komunitas disabilitas, lembaga keuangan, hingga pemerintah daerah.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir dalam kegiatan tersebut dan menegaskan pentingnya literasi keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
Menurut Farhan, pemahaman mengenai sistem perbankan dan pengelolaan keuangan merupakan bekal penting untuk mendorong kemandirian ekonomi.
“Perbankan menjadi kuat karena adanya kepercayaan masyarakat. Karena itu dunia keuangan tidak boleh terasa jauh atau asing bagi siapa pun, termasuk teman-teman penyandang disabilitas,” ujarnya.
Dorong Layanan Keuangan Ramah Disabilitas
Selain literasi, Farhan juga menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas layanan perbankan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Ia menilai lembaga keuangan perlu menghadirkan berbagai fasilitas pendukung, seperti kemampuan bahasa isyarat bagi petugas layanan, hingga pemanfaatan teknologi yang memudahkan proses identifikasi maupun transaksi keuangan.
Menurutnya, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola uang, tetapi juga mendorong produktivitas ekonomi masyarakat.
“Literasi keuangan bukan hanya soal mengatur uang, tetapi juga bagaimana meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada,” katanya.
Farhan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung terhadap pembangunan yang inklusif sejalan dengan visi pembangunan daerah hingga 2029 melalui konsep Bandung UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis). Dalam konsep tersebut, aspek keterbukaan menekankan pentingnya akses yang setara bagi seluruh warga.
Kolaborasi Dorong Ekonomi Inklusif
Sementara itu, Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (Dilans), Farhan Helmy, menilai isu disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aksesibilitas di ruang publik maupun layanan keuangan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang benar-benar inklusif.
“Isu disabilitas tidak cukup hanya berhenti pada komitmen atau seremoni. Harus ada implementasi nyata yang dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas,” ujarnya.
Selama beberapa tahun terakhir, Dilans terus mendorong peningkatan literasi keuangan, advokasi kebijakan, hingga pengembangan usaha bagi penyandang disabilitas.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengatakan program DIA KITA merupakan bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan di Indonesia.
Ia berharap program ini dapat membuka akses informasi dan layanan keuangan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas sehingga mereka mampu mengelola keuangan secara mandiri.
“Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri dan terampil,” katanya. (*Red)
