Bandung, sebelas12.com – Maraknya praktik penipuan berkedok layanan administrasi kependudukan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Tatang Muhtar, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang menawarkan jasa pengurusan dokumen dengan imbalan biaya.
Peringatan ini muncul seiring masih ditemukannya praktik percaloan hingga penipuan digital yang memanfaatkan minimnya literasi masyarakat terhadap layanan resmi Dukcapil di Kota Bandung.
“Kalau ada yang mengatasnamakan petugas Dukcapil lalu meminta bayaran, itu jelas tidak benar. Semua layanan administrasi kependudukan gratis,” tegas Tatang.
Modus Lama, Dampak Baru
Tatang menyoroti bahwa modus penipuan kini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga merambah ke ranah digital. Oknum tak bertanggung jawab kerap menghubungi warga melalui telepon atau pesan singkat, menawarkan bantuan pembuatan dokumen hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Padahal, menurutnya, prosedur resmi tidak pernah dilakukan tanpa verifikasi langsung.
“Kalau ada yang menawarkan layanan IKD lewat telepon tanpa tatap muka, itu dipastikan penipuan. Jangan dilayani,” ujarnya.
Celah dari Ketergantungan Pihak Ketiga
Fenomena penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan dokumen dinilai menjadi celah utama terjadinya penyalahgunaan data. Tatang menyebut, kebiasaan masyarakat yang ingin serba praktis justru membuka risiko besar, mulai dari pencatutan identitas hingga potensi masalah hukum.Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mendorong warga untuk mengurus sendiri dokumen kependudukan.
“Data diri itu sensitif. Kalau jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa panjang,” katanya.
Layanan Dipermudah, Alasan Calo Tak Lagi Relevan
Di tengah maraknya penipuan, Dukcapil Kota Bandung memastikan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menggunakan jasa perantara. Berbagai kemudahan telah disediakan, mulai dari layanan online, konsultasi gratis, hingga pelayanan di akhir pekan.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya memutus mata rantai praktik percaloan yang masih terjadi di lapangan.Edukasi Jadi KunciTatang menegaskan bahwa penguatan literasi masyarakat menjadi kunci utama dalam memerangi penipuan administrasi kependudukan. Ia mengajak warga untuk lebih kritis dan memastikan setiap layanan diakses melalui jalur resmi.
“Kalau ragu, datang langsung atau konsultasi ke petugas resmi. Jangan ambil risiko dengan mempercayakan data ke pihak yang tidak jelas,” tegasnya.
Dengan meningkatnya kasus penipuan berbasis data pribadi, Dukcapil Kota Bandung menilai kewaspadaan masyarakat menjadi benteng pertama perlindungan. Pemerintah pun terus mendorong transparansi layanan agar kepercayaan publik tetap terjaga sekaligus menutup ruang gerak oknum penipu. (*Red)
