Bandung, sebelas12.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menyoroti pentingnya evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah mendesak untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, dan berintegritas.
Menurutnya, ASN sebagai tulang punggung birokrasi harus mampu menunjukkan kinerja optimal, terlebih dengan dukungan gaji dan tunjangan yang relatif lebih besar dibandingkan sebagian kelompok pekerja pelayanan publik lainnya.
“ASN dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menghadirkan inovasi dan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tegasnya, Kamis 26 Maret 2026.
Kesenjangan Kinerja dan Kesejahteraan Disorot
Radea mengungkapkan, masih terdapat ASN yang bekerja pada standar minimum dan belum menunjukkan semangat pelayanan publik yang maksimal. Kondisi ini menjadi kontras jika dibandingkan dengan tenaga lapangan seperti petugas kebersihan, pemilah sampah, hingga guru honorer yang menerima penghasilan jauh lebih rendah.
Ia menilai, perbedaan kesejahteraan tersebut seharusnya berbanding lurus dengan kinerja, tanggung jawab, dan kontribusi nyata kepada masyarakat.
“Dalam perspektif keadilan sosial, ini menjadi catatan penting. Ada kesenjangan yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Isu Lelang Jabatan dan Meritokrasi Jadi Catatan
Selain kinerja, Radea juga menyoroti isu lelang jabatan yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi.
Ia mendorong agar proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Keterlibatan legislatif penting untuk menjaga objektivitas dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip merit,” katanya.
WFA Dinilai Berisiko Turunkan Kualitas Layanan
Radea turut menyoroti kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan dan indikator kinerja yang jelas.
Karena itu, ia berharap kebijakan serupa tidak diterapkan di Bandung tanpa kajian matang.
“Pelayanan publik membutuhkan kehadiran dan respons cepat. Jangan sampai fleksibilitas justru menurunkan kinerja,” ujarnya.
Evaluasi ASN Jadi Kunci Reformasi Birokrasi
Meski demikian, Radea mengakui masih banyak ASN yang menunjukkan kinerja baik dan inovatif. Ia berharap hal tersebut menjadi standar baru dalam budaya kerja birokrasi.
Momentum Idulfitri, lanjutnya, harus dimanfaatkan sebagai refleksi bagi ASN untuk meningkatkan integritas, etos kerja, serta komitmen terhadap pelayanan publik.
“Ke depan, evaluasi kinerja ASN harus menjadi prioritas agar tercipta pemerintahan yang benar-benar responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*Red)
