Bandung, sebelas12.com – Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) menjadi pusat dialog kebijakan luar negeri dengan menggelar Nonton Bareng (Nobar) Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang dirangkaikan dengan Bincang Politik Luar Negeri (Polugri), Rabu (14/1/2026). Kegiatan berlangsung di Aula PT INITI, kampus sementara UKRI, Bandung.
Acara ini merupakan bagian dari program Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) untuk mendiseminasikan arah kebijakan luar negeri Indonesia kepada publik, khususnya kalangan akademisi dan generasi muda. UKRI menjadi salah satu mitra strategis Kemlu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Wakil Rektor I UKRI, Dr. Heni Haryani, S.Pd., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemlu RI yang melibatkan UKRI sebagai mitra akademik.
“Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri bukan sekadar laporan capaian, tetapi refleksi posisi Indonesia dalam dinamika global, mulai dari geopolitik, perdamaian dunia, hingga kerja sama internasional,” ujar Heni.
Kegiatan ini terbuka untuk umum dan sivitas akademika. Sebanyak 208 mahasiswa UKRI dari berbagai fakultas hadir, bersama undangan eksternal dari lima perguruan tinggi di Bandung, yaitu Universitas Islam Bandung, Telkom University, Universitas Teknologi Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
Dunia dalam “Survival Mode” dan Diplomasi Ketahanan
Sesi Bincang Polugri menghadirkan Duta Besar Adam M. Tugio, Anggota Governing Council Indonesia ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), sebagai narasumber utama. Diskusi dipandu Wakil Rektor UKRI Suhaeri, S.Sos., M.I.Kom., dengan dosen Ilmu Komunikasi UKRI Dr. Muh. Resa Yudianto Suldani, S.S., M.A. sebagai penanggap.
Dalam pemaparannya, Dubes Adam menyoroti analisis Kemlu bahwa dunia saat ini memasuki fase “survival mode”, ditandai dengan melemahnya hukum internasional, meningkatnya penggunaan hard power, serta ketertinggalan institusi global.
“Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu antara perdamaian dan konflik terbuka, sehingga menuntut diplomasi yang adaptif dan berorientasi pada ketahanan nasional,” jelasnya.
Diskusi juga menekankan pergeseran paradigma politik luar negeri Indonesia, dari sekadar positioning menjadi instrumen strategis pembangunan ketahanan nasional, dengan prinsip “foreign policy begins at home” dan kerangka dynamic-resilience.
Capaian Diplomasi dan Tantangan Diseminasi Publik
Para narasumber mengapresiasi capaian diplomasi Indonesia, antara lain peran sebagai agenda setter global, partisipasi dalam OECD dan BRICS, kepemimpinan di Dewan HAM PBB, serta penguatan kemitraan strategis internasional.
Diplomasi ekonomi, perlindungan WNI di luar negeri, hingga dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis juga dibahas sebagai bagian dari diplomasi ketahanan.
Dr. Resa Yudianto menekankan pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia, struktur, dan kelembagaan agar capaian diplomasi tersebut dapat dikomunikasikan kepada publik secara lebih cepat, efektif, dan inklusif.
Mahasiswa Antusias, Dua Peserta Dapat Undangan ke Kemlu
Pada sesi tanya jawab, mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan seputar stabilitas kawasan, penguatan sentralitas ASEAN, keterlibatan Indonesia di kawasan Pasifik, hingga reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keaktifan Indonesia di forum multilateral dinilai sebagai strategi memperkuat posisi Global South.
Momen istimewa terjadi ketika Dubes Adam M. Tugio mengumumkan bahwa dua mahasiswa peserta akan diundang ke Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Pejambon, Jakarta, untuk mengikuti sesi pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri RI.
“Mekanisme pemilihan akan ditentukan oleh pihak universitas atau panitia,” ujarnya, disambut tepuk tangan meriah peserta.
Acara ditutup dengan kuis interaktif dan diskusi terbuka. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi sarana efektif diseminasi kebijakan luar negeri sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda bahwa diplomasi merupakan bagian integral dari ketahanan nasional Indonesia. (*Red)
