Bandung, Sebelas12 – Mensikapi maraknya isu Warga Negara Asing (WNA) terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi I DPRD Jabar sudah melakukan kunjungan ke beberapa kabupaten/kota di Jabar. Hasilnya, memang ditemukan adanya WNA terdaftar dalam DPT, namun jumlahnya tidak sebanyak yang tersebar di media sosial.
Menurut anggota Komisi I DPRD Jabar, H. Yusuf Puadz (FPPP), dari 27 Kab yang ada di Jabar, Komisi I telah melakukan kunjungan ke 20 daerah. Dari hasil peninjauan, koordinasi dan pengecekan dengan Disdukcapil kab/kota dan KPU kab/kota hanya ditemukan di Kab Cianjur, sebanyak 6 WNA masuk DPT, sedangkan di daerah lain belum ditemukan.
“Jadi maraknya isu di sosmed terkait WNA masuk DPT di seluruh Kabupaten/kota se-Jabar, sampai sejauh ini hanya ditemukan di Kabupaten Cianjur sebanyak 6 orang,” kata H. Yusuf Puadz (FPPP) di kantor DPW PPP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang Bandung, Sabtu (16/3/2019).
Sesuai peraturan, lanjutnya, setiap WNA yang tinggal di Indonesia diharuskan memiliki identitas setelah memenuhi persyaratan tinggal di Indonesia. Baik berupa KTP tinggal sementara maupun KTP tinggal tetap. Namun, dalam hal Pemilu Legislatif dan Presiden, WNA tetap tidak punya hak memilih/ mencoblos.
Ditemukannya WNA masuk DPT diakui oleh pihak Disdukcapil Kab Cianjur, hal ini terjadi karena kekurangtelitian tim lapangan pendataan dan pencocokan KPU dalam mengentri data.
“Padahal identitas WNA memiliki kode tersendiri. Namun setelah dilakukan pencocokan kembali, ke 6 nama WNA tersebut langsung dicoret dan tidak akan diberikan surat panggilan pencoblosan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, terkait kawasan industri, seperti Bekasi, Karawang, Bogor dan Depok, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya WNA masuk dalam DPT.
Pendataan dan pembuatan e-KTP, bagi WNI yang sudah cukup umur akan terus dimaksimalkan bahkan sampai pasca pencoblosan 17 April tetap dilakukan pelayanan. Karena e-KTP merupakan indentitas sangat penting bagi seluruh warga negara yang telah cukup umur. (*Red)
